METODE PENELITIAN ADMINISTRASI NEGARA

METODE PENELITIAN ADMINISTRASI NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
       Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang ”Pemerintah Daerah” yang kemudian direvisi  dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai  pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005). Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-ba­tas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community. (Eko, 2008). Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community).
 Istilah otonomi desa tidak digunakan dalam UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004. Namun kedua UU ini menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat .
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given.
Disisi lain, penyerahan sejumlah urusan pemerintahan membawa konsekwensi pada ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi indikator jadi atau  tidaknya implementasikan Permendagri No.30  Tahun 2006 di Kabupaten Kupang. Hal senada juga ditegaskan oleh Ibu Maria Nuban Saku anggota DPRD Kabupaten Kupang bahwa anggaran pelaksanaan Permendagri No.30 Tahun 2006 akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimana pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahakan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang. Hal ini tentu menyedot keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah baik pada sektor riil publik maupun pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang lain.
 Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilisator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertoloangan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.
Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.
Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatka potensi yang dimiliki daerah masing.
Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneropong sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke Desa Manulai I Kabupaten Kupang.

1.2. RUMUSAN MASALAH
“Bagaiman pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat,  Kabupaten Kupang?”.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN
a.      Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini yakni untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk hal-hal berikut ini:
1)      Untuk mendeskripsikan program Alokasi Dana Desa dan dan bagaimana pengelolaannya.
2)      Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
3)      Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
4)      Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
b.      Kegunaan
1)      Sebagai salah satu komponen penilaian dalam mengikuti perkuliahan Seminar Isu Kebijakan Publik.
2)      Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademis bagi penulis dan pembaca.
3)      Sebagai acuan untuk melihat keefektifan dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4)      Sebagai sumbangan atau masukkan bagi pemerintah desa khususnya desa…… untuk ditindaklanjuti seperlunya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel