MAKALAH TENTANG ADMINISTRASI PERUSAHAAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UU itu, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (ayat 2). “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (ayat 3).

Salah satu perwujudan dari pasal tersebut adalah bahwa Negara melalui satuan atau unit-unit usahanya yaitu BUMN, melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian.

Mengingat peran BUMN adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan BUMN-pun disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional. Sebagai Negara yang manganut paham ekonomi terbuka, perkonomian nasional tidak terlepas dari pengaruh perekonomian dunia yang berkembang sangat pesat. Konsekuensinya adalah kebijaksanaan pembinaan BUMN-pun senantiasa mengalami penyesuaian-penyesuaian mengikuti kondisi dan perkembangan perekonomian nasional dan internasional

Dalam melaksanakan perannya sebagai unit usaha maupun sebagai wahana pembangunan, dalam beberapa tahun terakhir ini BUMN telah memberi kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui dari kenaikan penerimaan Negara sebagaimana terlihat dalam APBN yang berupa penerimaan bukan pajak yaitu deviden berupa dana pembangunan semesta dan bagian laba pemerintah.

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Selain itu, BUMN juga merupakan alat untuk memupuk keuntungan. BUMN  dalam hal ini  terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum. Dengan demikian fungsi dan peranan BUMN ini sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara.

Oleh sebab itu, latar belakang dan perkembangannya tidak terlepas regulasi yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Demikianlah yang akan disaji dalam makalah ini pada bab-bab selanjutnya.  

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalahan yang ingin diketahui dan merupakan kajian dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1)            Bagaimana sejarah perkembangan BUMN di Indonesia

2)            Bagaimana bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara yang ada saat ini.

3)            Bagaimana ciri-ciri dari masing-masing BUMN

4)            Misi yang diemban

5)            Apakah tugas dan fungsi serta peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian nasional dan daerah

1.3. Tujuan Teoritis

1.      Mendeskripsikan sejarah perkembangan Badan Usaha Milik Negara

2.      Mengklasifikasikan peranan dari masing-masing Badan Usaha Milik Negara

3.      Mendeskripsikan bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara

4.      Penyajian tentang fungsi, peranan dan ciri-ciri serta regulasi yang mengawasi BUMN

5.      Menjelaskan tugas pokok dan misi yang di emban kepada BUMN

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Perusahaan Negara

Konsep BUMN telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK.00/1989. Dalam konsep itu, BUMN didefenisikan sebagai “badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara” (pasal 1 ayat 2a).

Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dari surat keputusan itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1)      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah

2)      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

3)      BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/ asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Defenisi lain mengenai BUMN adalah karena BUMN itu merupakan “public enterprise”. Dengan demikian, BUMN mencakup dua elemen esensial yaitu: ”Pemerintah (public) dan bisnis (enterprise”. Dengan defenisi itu maka BUMN tidaklah murni pemerintah 100% dan tidak juga swasta 100% tetapi BUMN dapat dikatakan sebagai “perusahaan negara yang diwiraswastakan”.

2.2.    Sejarah Perkembangan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara

Pada awalnya BUMN adalah hasil nasionalisasi ex-perusahaan-perusahaan asing (Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan Negara. Kemudian dengan UU No. 1 Prp 1969 dibentuklah pembagian 3 jenis bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Persero. Pembagian ini dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi dan misi Usaha pada waktu itu.

Filosofi mengapa dibentuk Badan Usaha Milik Negara adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan UU Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demkian tugas pertama Negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta. Kemudian tugas-tugas seperti itu diterjemahkan sebagai bentuk “pioneering” usaha oleh Negara yang membuat BUMN menjadi agen pembangunan/agent of development.

Pemahaman BUMN sebagai agent of development berlanjut sampai dengan periode tahun 80an, yang kemudian pemahaman tersebut membawa dampak “negatif/minir” karena fungsi kontrol terhadap BUMN dianggap sangat lemah, BUMN sebagai sarang korupsi dan lain-lain.

Perkembangan perusahaan negara dibagi dalam empat fase perkembangan yaitu:

1)      Fase sebelum kemerdekaan

Dalam fase ini berbagai jenis perusahaan negara termaksud diatur oleh ketentuan UU No. 8 tahun 1941. (didasari pada UU kolonial).

2)      Fase antara tahun 1945-1960

Pada fase ini keberadaan perusahaan negara sangat penting karena mengingat pentingnya peranan perusahaan negara dalam pembangunan dan dalam rangka perjuangan RI untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI. Pada priode ini pula terjadi gerakan nasionalisasi terhadap perusahaan negara milik asing/bekas milik Belanda. Pengembalian ini diatur dalam PP. NO. 27 tahun 1957 dan UU No. 26 tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Perusahaan yang dinasionalisasikan tersebut pada mulanya berbentuk Perseroan Terbatas dan beroperasi dalam hampir semua sektor ekonomi  negara yang mencakup lapangan perbankan, perkebunan, perdagangan dan jasa.

3)      Fase yang berlangsung tahun 1960-1969

Dalam fase ini, terjadi keseragaman yang berlandaskan UU No. 19 tahun 1960 menjadi  satu bentuk yaitu Perusahaan Negara. Namun demikian masih terdapat kekaburan dalam organisasi perusahaan negara yang disebabkan adanya Badan Pimpinan Umum (BPU) yang juga menyelenggarakan pengurusan terhadap Perusahaan Negara tertentu. Oleh karena tiu, maka ditetapkanlah tiga bentuk perusahaan negara yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

4)      Fase antara tahun 1969 hingga sekarang

Dalam fase ini peranan Perusahaan Negara dalam menunjang perekonomian nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai sekarang yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari periode pembangunan sebelumnya.

2.3.    Deskripsi Tiga Bentuk Perusahaan Negara

Saat ini BUMN berjumlah 139 yang dalam pelaksanaan tugasnya masih memerlu-kan beberapa perbaikan-perbaikan sistem manajemennya untuk mengangkat kiner-janya. Perangkat perbaikan tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem. Oleh karenanya sejak tahun 2002 diwajibkan bagi seluruh BUMN untuk menerapkan program GCG yang kemudian diikuti dengan penerapan program-program lain yang dapat menunjang kinerjanya seperti penerapan program Risk Management yang gencar diwajibkan sejak awal 2006 ini, selain beberapa BUMN yang bergerak di bidang industri-industri penting seperti Telkom, PLN, Perbankan dan Industri-industri berbasis teknologi tingggi telah lebih dulu menerapkan program Risk Man-agement ini. dengan melaksanakan program-program tersebut perangkat-perangkat korporasi lainnya yang juga perlu ditingkatkan adalah kualitas manaje-men/sumber daya manusia agar lebih mempunyai visi pada orientasi bisnis dan berani mengambil keputusan-keputusan bisnis, sehingga paradigma BUMN secara simultan dapat diubah.

Perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara yang ada saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu:

1)      Perusahaan Jawatan (Perjan)

Menurut UU No. 9 tahun 1969 Perjan adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Indische Bedrijven Wet (IBW).

Ciri-ciri Perjan:

-           dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada menteri atau direktur jenderal berkedudukan serendah-rendahnya setingkat dengan direktorat.

-          Melakukan tugas-tugas perusahaan sekaligus tugas pemerintahan yang tercermain dalam susunan organisasi departemen.

-          Modal permulaan dan mutasi modal lainnya tercermin dalam APBN. Modal merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan hasil-hasil perusahaan harus nampak dalam APBN.

-          Barang dan jasa yang dihasilkan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat.

-          Pegawai Perjan merupakan pegawai negeri yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

2)      Perusahaan Umum (Permum)

Menurut Inpres No. 17 Th. 1967 Perum dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Seperti Perum Pegadaian, Perum Bulog, BI, Bank Mandiri, BRI, BNI, etc.

Ciri-ciri Perum:

-          Pendirian diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama antara menteri teknis dan menkeu.

-          perusahaan negara berdasarkan Perpu No. 19 tahun 1960

-          dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan (sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN).

-          Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal tidak terbagi dalam bentuk saham.

-          Status dan penghasilan pegawai diatur sendiri dengan perturan pemerintah diluar ketentuan-ketentuan bagi pegawai negeri.

-          Melayani kepetingan umum dan bergerak di bidang yang dianggap vital oleh pemerintah.

-          Maksud dan tujuan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang  terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

3)      Perusahaan Perseroan (Persero)

         Menurut UU No. 9 Th. 1969 dan PP No. 24 Th. 1972, Persero adalah perusahaan negara dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan ditambah yang saham-sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Seperti PT. KAI, PT. Pelni, PT. Semen Gresik, PT. Telkom, etc.

Ciri-ciri Persero:

-          Pendirian diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama antara menteri teknis dan menkeu.

-          Melakukan kegiatan perusahaan yang bisa dilakukan swasta dan bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah.

-          Status pegawai perusahaan swasta biasa

-          Modal usaha dipisahkan dalam bentuk saham dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal campuran antara swasta dan negara.  

-          Maksud dan tujuan adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Pengelompokan ketiga perusahaan negara di atas sesuai dengan rekomendasi Tim Pembantu Presiden untuk penertiban aparatur/administrasi pemerintahan dan ekonomi negara dalam rangka penyempurnaan administrasi negara yang menyeluruh. Rekomendasi tim ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 1967 bahwa bentuk perusahaan daerah terdiri dari Perjan, Perum dan Persero sebagai bentuk perusahaan negara dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1969. yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1969.

Perpu Nomor 1 tahun 1969 mengkategorikan perusahaan negara dengan landasan sebagai berikut:

1)      Semua perusahaan yang dirikan dan diatur menurut ketentuan Internasional Bussiness Machines (IBM) kemudian dinamakan Perjan.

2)      Semua perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Daganga (KUHD) baik yang saham-sahamnya untuk keseluruhan maupun untuk sebagian dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan; perusahaan ini disebut Persero.

3)      Semua perusahaan yang modal keseluruhannya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara dipisahkan dan tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Perpu nomor 19 tahun 1960; perusahaan ini disebut Perum.

Sampai dengan tahun 2001, ketiga perusahaan negara masih tetap eksis dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan menteri keuangan mewakili pemerintah selaku:

1)      Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 12 tahun 1989 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara RI.

2)      Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana diatur dalam PP No. 13 tahun  1989 tentang Perusahaan Umum (Perum).

3)      Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagaimana diatur dalam PP No. 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan); dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

2.4. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Tujuan BUMN tentu tidak terlepas dari landasan pendiriannya. Yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945. di sebutkan disana bahwa tujuan pendirian umum BUMN adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun secara khusus, tujuan BUMN diatur dalam PP Nomor 3 tahun 83 yaitu:

1)      tujuan komersial yakni alat memupuk keuntungan

2)      tujuan secara makro, yakni memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

3)      Tujuan sosial politik, melayani kepentingan umum dan memenuhi hayat hidup orang banyak serta membantu golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Disamping itu, bila direfleksikan dari kondisi realnya di lapangan, BUMN juga mempunyai tujuan umum yaitu:

1)      Memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umunya dan penerimaan negara pada khususnya.

2)      Mengejar keuntungan

3)      Menyelenggrakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup orang banyak.

4)      Menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi.

5)      Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Hamid dan Anto (2000) mengemukakan beberapa tujuan BUMN sebagai berikut:

1)      menciptakan lapangan kerja

2)      pengembangan daerah

3)      merintis sektor yang belum dimasukki swasta

2.5. Tugas dan Peranan Perusahaan Negara dalam Perekonomian Negara

Peranan Perusahaan Negara atau BUMN adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional khususnya bidang perekonomian, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan BUMN pun disesuaikan dengan kebijakan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 3 Th. 1983, peranan BUMN secara umum adalah sebagai berikut:

1)      Melaksanakan fungsi komersial, dalam hal ini BUMN sebagai unit ekonomi (business entity), harus mampu memupuk dana unutk membiayai aktivitas baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. Oleh karena itu, dalam kegiatannya untuk mendapatkan laba sehingga kontinuitas perusahaan dapat terjaga atau dengan  kata lain BUMN berperan sebagai pemasok dana melalui pajak dan deviden.

2)      Melaksanakan fungsi-fungsi non-komersial, dalam hal ini BUMN yang merupakan bagian dari aparatur negara, bertindak sebagai wahana pembangunan (agent of development). Berperan sebagai demikian, BUMN melaksanakan program-program pemerintah dan atau yang diembankan oleh pemerintah yang meliputi antara lain tugas-tugas perintis dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi.

2.6. Visi dan Misi yang Diemban Kepada BUMN

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BUMN, maka Visi yang hendak diwujudkan adalah sebagai berikut :

"Menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan stakeholder."

Memperhatikan kondisi objektif BUMN selama ini, maka Misi BUMN adalah sebagai berikut :

1)      Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi, dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam pengelolaan BUMN.

1)      Meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antar BUMN berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

2)      Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.

3)      Meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara.

4)      Meningkatkan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan (community development) dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam program kemitraan.

5)      Menjaga integrasi nasional dan menjaga keseimbangan roda pembangunan.

6)      Menjadikan BUMN sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung. Artinya, peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dalam bentuk keterlibatan sebagai pengumpul modal untuk mensejahterakan masyarakat melalui proses panjang.

BAB III

PENUTUP

Jika BUMN banyak yang merugi sehingga kita menyetujui peluncuran kebijakan dan program-program privatisasi, kita perlu bersikap kritis pada program-program privatisasi dewasa ini yang lebih ditujukan pada pengumpulan dana untuk sekedar menutup defisit APBN.  Defisit APBN yang besar tidak seharusnya kita terima sebagai data. Kita dapat berusaha keras menekan defisit tersebut melalui pembatalan program-program penalangan utang perusahaan eks-konglomerat yang sudah sangat berlebihan. Program rekapitalisasi perbankan harus dianggap sebagai sisa-sisa kebijakan program pemihakan pada konglomerat yang keliru dan yang harus dikoreksi. Dan tidak pada tempatnya, serta sangat tidak adil, rakyat melalui defisit APBN menanggung beban program pemihakan yang keliru tersebut.

BUMN memang tidak mutlak keberadaanya dalam sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 tidak memerintahkan pembentukan BUMN. Namun program privatisasi yang kini berjalan juga tidak seharusnya dipaksakan jika jelas-jelas berakibat memperlemah daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Privatisasi dalam rangka globalisasi adalah berbahaya, penuh resiko, dan mahal, bagi negara berkembang seperti Indonesia.

3.1. Kesimpulan

BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memebuhi syarat-syarat berikut;

·         Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi (badan usaha yang sah) yang sehat;

·         Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang kuat, serta memiliki kemampuan bisnis yang tinggi. Untuk itu pola rekrutmen dan pola remunerasi (penghargaan atas jasa) harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi;

·         Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsisten dan berkesinambungan;

·         Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi;

·         Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk survive dalam segala kondisi;

·         Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hid up, pengentasan problem masyarakat sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN, karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki per-hatian terhadap BUMN. Karena itu, marilah bersama-sama kita pikirkan dan pantau bersama pengelolaan BUMN ini, untuk dapat memberikan hasil yang seoptimal mungkin bagi masyarakat dan negara ini.

Demikian kami sampaikan, mari kita berjuang dalam kapasitas kita masing-masing, untuk Indonesia yang lebih baik.

3.2. Kritik & Saran

Dalam penyajian materi dalam makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari struktur penulisan maupun penyajian materinya. Karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita.

DAFTAR PUSTAKA

Akadun M.Pd. . 2007. Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabeta.

Westra, Pariata. 2002. Perusahaan Negara. Jogya: Gajah Mada University.

Anoraga, Pandji, S.E., M.E. 1994. BUMN, Swasta dan Koperasi. Semarang: Pustaka Jaya

Nurdin, Bahri. 1997. Pembangunan Modal Bergulir,  Koperasi melalui pemupukan SHU

milik anggota. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Jatmiko, RD. 2004. Pengantar Bisnis. Jakarta: UMM Press.

Mubyarto. Jurnal Ekonomi Rakyat.

__________________Internet.

Next Post

Previous Post

BAGIKAN ARTIKEL INI

REKOMENDASI UNTUK ANDA