Home  ›  Administrasi Publik

MAKALAH PERANAN PERECANAAN PEMBANGUNAN BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ERA GLOBALISASI

Written By Tulis Komentar

PERANAN PERECANAAN PEMBANGUNAN 

BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ERA GLOBALISASI 


BAB I
PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warganegara dan dunia intrernasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara-bangsa. Karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan dimenejemeni.
Kata manajemen menyiratkan adanya proses yang berkesinambungan. Secara generik proses ini dimulai dari perencanaan, disusul pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengendalian. Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaan konsisten, pengendalian efektif, serta faktor-faktor pengganggu tidak banyak muncul atau jika pun muncul tidak memberikan pengaruh yang mampu membiaskan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan.
Perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “pembangunan” adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dsb) yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang.
Negara-negara berkembang identik dengan negara miskin. Di negara seperti ini pekerjaan utama pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Namun, seperti dicatat oleh Kunarjo (2000, 2-3), mengikuti Ragnar Nurske, kemiskinan di negara berkembang ibarat lingkaran setan, karena berbagai penjelasan kemiskinan tidak banyak menjelaskan “kenapa mereka menjadi miskin”. Dikatakan Kunarjo bahwa dalam lingkaran setan kemiskinan, pokok pangkal kemiskinan adalah pendapatan yang rendah.
1.2. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang merupakan kajian dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1)      Defenisi, Ciri-ciri dan karakteristik negara yang sedang berkembang
2)      Indikator Penggolongan Negara Maju Dan negara yang sedang Berkembang
3)      Konsep dasar pembangunan
4)      Peranan perencanaan pembangunan bagi negara-negara berkembang di era globalisasi
5)      Kedala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang
6)      Model-model perencanaan pembangunan yang biasanya digunakan di negara-negara berkembang untuk meminimalisir kesenjangan perencaan dengan pelaksanaan pembangunan
7)      Pembangunan di Indonesia

BACA JUGA:

1.3. Tujuan Teoritis
Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar negeri, dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta emakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut menipakan kenyataan yang hams dihadapi serta haris menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeuarkan, dan sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonomi.


BAB IIPEMBAHASAN
PERANAN PERECANAAN PEMBANGUNAN BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ERA GLOBALISASI



BACA JUGA:

PENGANTAR
Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar negeri, dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta emakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut menipakan kenyataan yang hams dihadapi serta haris menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeuarkan, dan sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonomi.
Negara maju adalah sebutan untuk negara yang payah. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara payah. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui cksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan phosphorus) tanpa mengembangkan industri yang beragani dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status ‘mundur.Pengamat dan teoritis mehhat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi.


2.1. DEFINISI NEGARA MAJU DAN NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Suatu negara dikatakan berkembang atau maju salah satunya adalah dengan melihat pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik maka negara tersebut dapat disebut negara maju. Negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara industri baru (newly industrialized country/NICs). Dengan kata lain, negara industri baru sedang berkembang mencapai tingkat negara maju tetapi belum cukup untuk dikatakan sebagai negara maju.

2.2. INDIKATOR PENGGOLONGAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

Dasar yang dijadikan penggolongan suatu negara dalam kategori negara maju atau berkembang dapat diketahui dari indikator-indikator dibawah ini :
a.  Indikator kuantitatif (data yang dapat dihitung), yaitu :
      1) Jumlah dan kepadan penduduk
      2) Tingkat pertumbuhan penduduk
      3) Angka beban tanggungan
      4) Usia harapan hidup.
b. Indikator kualitatif (data yang hanya dapat dibandingkan)
      1) Etos kerja dan pola pikir
      2) Tingkat pendidikan
      3) Mata pencaharian
      4) Tingkat kesehatan
      5) Pendapatan
      6) Tingkat kesadaran hukum


2.3. CIRI-CIRI DAN KARAKTERISTIK NEGARA BERKEMBANG


1. Memiliki berbagai masalah kependudukan :
    a) Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk relatif tinggi
    b)  Persebaran penduduk tidak merata
     c) Tingginya angka beban tanggungan
    d) Kualitas penduduk relatif rendah sehingga mengakibatkan tingkat
      produktivitas penduduk juga rendah.
    e) Angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi
    f)  Rendahnya pendapatan perkapita
2. Tingkat pendidikan masih rendah
3. Tingkat pendapatan masih rendah
4. Tingkat kesehatan rendah
5. Produktivitas masyarakat didominasi barang-barang primer
6. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal
7. Ketergantungan yang tinggi terhadap negara maju
8. Kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap HAM relatif rendah
Oleh sebab itu, maka pemerintah negara yang sedang berekmbang harus memiliki langkah yang strategis dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang terbatas dalma menunjang pembangunan bagi negara yang sedang berkembang di era globalisasi ini.

BACA JUGA:


2.4.   KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI NEGARA BERKEMBANG DALAM PEMBANGUNAN

Negara yang sedang berkembang sangat bermasalah dalam memperolah sumber-sumber pembangunan. Oleh Karena Itu, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang efektif dan efisien, seperti:
1)      sumber-sumber pembiayaan
2)      sumber-sumber keterampilan
3)      SDM-SDA
4)      Menarik sumber-sumber pembanguna yang berasal dari luar negeri
5)      Meningkatkan kemampaun untuk menguasai IPTEK sebagai dasar utama.

2.5.   PERENCANAAN STRATEGIS DI NEGARA-NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

Menurut Olsen dan Edie (1982, hal 4). Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai upaya yang didisplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa melakukan apa yang dikerjakannya itu. Yang terbaik, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternative, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat menfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodais kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan. Arti penting penting perencanaan strategis berasal dari kemampuannya membantu organisasi maupun komunitas public dan nirlaba secara efektif merespon lingkungan yang telah berubah secara dramatis dan kini didepanya.
Delapan langkah dalam proses perencanaan strategis
1)      Memperkarsai dan menyempakati proses perencanan strategis
Salah satu tugas pemerkasa adalah menetapkan secara tepat siapa saja yang tergolong  orang-orang penting pembuat keputusan. Tugas berikutnya adalah penetapan orang ,kelompok, unit atau organisasi manakah yang harus di libatkan dalam upaya perencanaan .
2)      Mengindetifikasi mandate organisasi
Mandat formal dan informal yang di tepatkan pada organisasi adalah “keharusan”yang dihadapi organisasi .
3)      Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
Misi organisasi  yang berkaitan erat dangan mandatnya,menyediakan raison de’etre-nya, pembenaran social bagikeberadaannya. Bagi  perusahaan atau lemabaga pemerintahan, atau bagi organisasi nirbala, hal ini berarti organisasi harus beruisaha memenuhi kubutuhan sosial dan politik yang dapat identifikasi.
4)      Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman
Tim perencanaan harus mengeksplorasi longkungan diluar oraganisasi untuk mengidenktifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi, peluang dan ancaman dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial dn teknologi.
5)      Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan
Untuk menegenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dapat memantau sumberdaya (input), strategis sekarang (procces) dan kinerja (output).
6)      Mengkidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
Persoalan kebijakan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi mandat, msis dan nilai-nilai, tingkat dan campuaran produk atau pelayanan, klien, pengguna atau pembayar biaya keuangan, atau manajemen organisasi.
7)      Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
Strategi didefenisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, progara, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. strategi dapat berbada karena tingkat, fungsi, dan kerangka waktu.
8)      Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan
Langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu berhasil mengimplementasikan strateginay dan mencapai seluruh potensinya.
Kedelapan langkah ini harus mengarah pada tindakan, hasil, dan evaluasi serta perlu ditekankan juga tindakan hasil, dan penilaian evaluatif harus muncul di tiap-tiap langkah dalam proses. Dengan kata lain imlepmentasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagain yang menyatu dari proses dan sifat-sifatnya terus-menerus.


2.6.       CIRI- CIRI NEGARA MAJU

1. Sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal
2. Dapat mengatasi masalah kependudukan
3. Tingkat kualitas hidup masyarakat tinggi
4. Ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa
5. Tercukupinya penyediaan fasilitas umum
6. Kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap HAM dijunjung tinggi
7. Tingkat pendidikan relatif tinggi
8. Tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi
9. Tingkat kesehatan sudah baik
10. Pasar & Informasi Tidak Sempurna
11. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian / Primer
12. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi
13. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomian Eksternal Yang Rentan
2.7.   HAKEKAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
a.   Konsep-konsep Dasar
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang
diperlukan-setelah melihat pelbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya
yang tersedia-untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bisa
segera atau bisa di kemudian hari, yang secara umum dapat dikategorikan ke
dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terncana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Perencanaan ekonomi (economic planning) secara umum dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasi pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkatan dan laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, nilai ekspor impor, dan lain sebagainya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang disebut sebagai rencana ekonomi (economic plan) pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.
United Nation Departmen of Economic Affairs membedakan 4 tipe perencanaan yang masing-masing telah digunakan oleh sebagian besar negara berkembang. Empat tipe yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1)      perencanaan yang hanya merujuk pada pembuatan program pengeluaran pemerintah yang berlaku selama satu hingga sepuluh tahun.
2)      Perencanaan yang juga mengacu pada serangkaian target produksi, biak untuk perusahaan swasta maupun perusahaan negara yang disusun atas dasar satuan input tenaga kerja modal dan sumber-sumber daya langka lainnya. Atau atas dasar satuan input lainnya.
3)      Perencanaan yang apat mencerminkan target-target perekonomian secara keseluruhan serta pola alokasi atas seluruh sumber-sumber daya yang langka yang ada di antara sektor ekonomi.
4)      Perencanaan yang fungsinya tidak lebih dari sebuah instrumen politik pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan swasta agar berusaha untuk mencapai target-target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah sendiri.
b.      Perencanaan di Negara-negara Berkembang yang Menganut Sistem Perekonomian Campuran
Sebagai besar rencana pembangunan di negara-negara berkembang ternyata dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja atau sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran ini adalah sistem yang mengkui dan menerpakan fungsi pasar serta negara secara sekaligus. Sistem ini dicirikan oleh eksistensi struktur ekonomi institusonal lembaga-lembaga non pasar yang bertugas mengelola perekonomian); sebagai sumber-sumber daya produktif dimiliki dan dikelola oleh sektor swasta, sedangkan sebagai lagi oleh sektor publik atau pemerintah. Proporsi kepemilikan sumber daya oleh kedua sektor tersebut berbeda fari satu negara ke negara lainnya. Namun yang jelas keduanya selalu hadir secara bersamaan.
Sektor swasta biasanya meliputi empat jenis atau empat bentuk kepemilikan pribadi yang berbeda, yaitu:
1)      Sektor subsisten  tradisional, yakni yang dari kepemilikan usaha tani berskala kecil dan toko-toko kerajinan tangan yamg menjual sebagian produknya ke pasar-pasar lokal.
2)      Unit-unit usaha kecil milik keluarga yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa secara kecil-kcilan yang mengisis sektor-sektor formal dan informal di daerah-daerah perkotaan.
3)      Perusahaan komersial berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh kalangan wiraswastawan setempat.
4)      Perusahaan industri besar dengan modal patungan atau yang seluruh modalnya bebrsumber dari luar negeri seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan yang sebagian besar atau yang seluruh outputnya dilemparkan ke pasar-pasar luar negeri (sisanya dijual ke pasar-pasar domestik). Karena modal-modal perusahaan-perusahaan ini biasanya bersumber dari luar negeri, maka sebagian keuntungannya dikirim ke luar negeri.

BACA JUGA:

2.8. LOGIKA PERENCANAAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

a.      Kegagalan Pasar
Pasar di berbagai nengara berkembang masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik aspek struktural mamupun fungsionalnya. Pasar komoditi seringkali tidak di organisasikan secara memadai dan distorsi harga seringkali terjadi sehingga para produsen dan konsumen terpaksa menanggapi  isyarat dan insentif ekonomi yang sesungguhnya kurang menggambarkan nilai yang sesungguhnya atas sege nap barang, jasa dan faktor produksi yang ada di masyarakat tersebut. Inilah alasan yang menjadi landasan pembenaran pemerintah memegang peranan sentral dalam  mengitegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Lebih dari itu, kegagalna pasar  dalam menetapkan faktor produksi juga dianggap sebagai peneyebab terjadinya ketimpangan atau diparatis yang besar antara nilai sosial dan pribadi atas setiap alternatif proyek investasi. Jadi menurut logika ini, tanpa adanya campur tangan pemeirntah, maka pasar akan terus mengakibatkan misalokasi penggunaan alat-alat sumber daya sekarang dan masa-masa yang akan datang, atau paling tidak akan menyuburkan pola alokasi sumber daya yang tidak memperhatikan kepentingan sosial (bila ditinjau dari perspektif jangka panjang).
b.      Mobilisasi dan Alokasi Sumber Daya
Perekonomian di negara-negara dunia ketiga pada umunya tidak banyak memilki sumber daya berharga, sehingga mereka jelas tidak bisa menghambur-hamburkan sumber-sumber daya keiangan dan tenaga kerja terampil yang sangat langka itu guna melakukan berbagai macam usaha yang tidak produktif. Investasi proyek harus dipilih secara cermat, bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas industri parsial seperti yang biasa dilakukan oleh rasio modal output, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan program dan tujuan inti pembangunan secara keseluruhan.  Itu berarti pemilihan proyek  investasi di negara-negara berkembang juga harus senantiasa memperhatikan pengaruh ekonomi eksternal, reperkusi yang tidak langsung dan tujuan-tujuan pemmbangunan jangka panjang. Tenaga kerja terampil harus digunakan pada tempat yang sumbangannya akan maksimal. Dalam konterks inilah maka pranata perencanaan emkonomi dinggap dapat membantu memodifikasi pengruh negatif dari terbatasnya sumber-sumber daya yang ada, karena melalui perencanaan akan lebih nampak segala macam kendala khusus dalam proses pemilihan dan koordinasi investasi pada proyek-proyek investasi yang ada. Dengan demikian, melalui perencanaan amat diharapkan akan berlangsung penyaluran faktor-faktor produksi langka ke tempat-tempat yang paling produktif.
c.       Dampak Perilaku atau Psikologis
Seringkali dikemukakan bahwa suatu pernyataan formal secara terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan dapat menimbulkan dampak perilaku atau psikologis terhadap penduduk dari negara yang bersangkutan, meskipun penduduk tersebut jauh dari homogen. Pernyataan formal itu bisa diletakkan dalam kerangka kampanye nasional untuk dukungan rakyat bagi pemerintah dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan wabah penyakit. Dengan dampak yang dapat memobilisasi dukungan masyarkat luas dan menghilangkan kelas-kelas, kasta, rasial, agama dan golongan kesukuan serta mendorong seluruh warga negara untuk bekerja sama dalam membangun negara, maka bertambah lagi .alsan pemerintah pusat pada setiap negara untuk menggunakan pranata perencanaan ekonomi. Melalui rencan ekonomi pemerintah juga dapat menciptakan insentif-insentif yang terbukti memecah belah kekuatan dan potensi bangsa dalam  rangaka mengejar kemajuan-kemajuan sosial baik secara materiil dan sosial yang lebih besar lagi.
d.      Bantuan Luar Negeri
Adanya perumusan rencana pembangunan secara terinci yang disertai dengan target output sektoral dan investasi proyek yang dirancang secara hati-hati, acapkali merupakan syarat yang harus dipenuhi pemerintah dari suatu negara dunia ketiga untuk memperoleh bantuan bilateral dan multilateral. Dalam kenyataannya, bawhwa ada sementara pengamat yang memberi pendapat, bahwa alasan yang sesungguhnya mengapa negara-negara yang sedang berkembang bertumpu pada serangkaian rencana pembangunan adalah untuk mendapatkan bantuan luar negeri yang lebih banyak lagi. Dengan mengjukan daftar belanja proyek yang tersusun rapi, pemerintah negara-negara dunia ketiga lebih berpeluang untuk mengumpulkan bantuan luar negeri dan meyakinkan para donor bahwa uang mereka akan digunakan untuk hal-hal yang benar, penting dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang cermat dan konsisten.
   
BACA JUGA:

2.9. PROSES PERENCANAAN: BEBERAPA MODEL DASAR

a.      Karakteristik Proses Perencanaan
Terlepas dari sangat beragmanya teknik-teknik perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan, ada sejumlah ciri dasar tertentu atas perencanaan komprehensif dari kebanyakan negara berkembang. Tony Killick telah merinci enam karakteristik di bawah ini ayng merupakan ciri umum tersebut:
1)      dimulai dari kesamaan pandangan politik dan tujuan pemerintah. Pemerintah di negara-negara berkembang selalu berupaya menetapkan tujuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di masa-masa mendatang.
2)      Suatu rencana pembangunan biasanya mengandung suatu strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang lazimnya dijabarkan menjadi target-target yang bercakupan spesifik.
3)      Rencana pembangunan tersebut berupaya menyajikan suatu koordinasi terpusat dan konsisten terhadap prinsip dan kebijakan dasar, pilihan tindakan optimal dalam melaksanakan strategi tiu guna mencapai target-targetnya, hingga secara keseluruhan rencana pembangunan tersebut akan dapat digunakan sebagai kerangka kerja atau pedoman untuk mengarahkan keputusan sehari-hari selanjutnya.
4)      Perncanaan tersebut mencakup seluruh aspek atau faktor perekonomian (karena itulah disebut “komprehensif” untuk menggantikan istilah perencanaan “kolonial” atau “sektor publik” yang tidak populer itu).
5)      Untuk menmjamin optimalitas dan konsistensinya, rencana pembangunan yang komprehensif lebih banyak menggunakan model-model makroekonomi yang sedikit banyak bersifat formal (biasanya tidak dipublikasikan secara massal) untuk memproyeksikan kinerja ekonomi di masa-masa yang akan datang.
6)      Suatu rencana ekonomi biasanya mencakup periode tertentu, katakanlah 5 tahun dan dikaitkan dengan dokumen rencana jangka panjang, serta disemrtai dengan rencan-rencana tahunan.
b.      Tahapan Perencanaan: Tiga Model Dasar
1)      Model Pertumbuhan Agregat: Memproyeksikan Variabel-variabel Makro
Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. (aggregate growth model). Model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-veriabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruh tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan egregat ini merupakan model yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan output (dan mungkin juga ketenagakerjaan) dalam kurun waktu antara tiga sampai dengan lima tahun. Hampir semua model yang tergolong model pertumbuhan agregat ini memiliki kemiripan gagasan dengan model dasar Harrod-Domar.
2)      Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar
Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunaka beberapa varian model-antar industri (inter-industry model) atau model input-output (input-output model). Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan menunjukan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap selain sebagai produsen output tertentu  juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu (misalnya gandum) sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output , katakalah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk.
3)      Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial
Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umunya menggunakan model perencanaan Harrod-Domar dengan aneka variasinya, serta model output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek (project appraisal). Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaa yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan  makro menyusun strategi yang luas, yang bila disertai dengan analisis output-input, akan pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten, sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk mennjamin terciptanya perencanaan proyek yang efisien unutk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan tersebut akan sangat banyak menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

BACA JUGA:


2.10.         KRISIS PERENCANAAN: MASALAH PELAKSANAAN DAN  KEGAGALAN PERENCANAAN

Suatu penelitian dari Albert Waterston di 55 negara mengenai pengalaman perencanaan pasca perang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, rencana-rencana tersebut lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Sedemikian jauh, kebanyakan negara telah gagal dalam merealisasika target-target pendapatan d an output yang sederhana sekalipun, kecuali dalam beberapa periode yang relatif singkat. Hal ini yang lebih mengganggu adala bahwa sementara situasi riilnay semakin buruk justru negara-negara tersebut terus saja membuat rencana-rencana.
1)      Teori Vs Praktek Perencanaan
Patut diragukan, apakah rencana-rencana tersebut patut memberikan isyarat-isyarat yang berguna pada masa yang akan datang, ataukah sebaliknya; dalam prakteknya, pemerintah jarang sekali berhasil mengkompromikan penilaian-penilaian pribadi dan sosial; karena perencanaan itu sendiri jarang dilengkapi dengan pedoman operasional, maka segala dampak yang akan ditimbulkan terhadap mobilisasi sumber daya dan koordinasi kebijakan-kebijakan ekonomi sangat terbatas.
2)      Harga-harga Faktor Produksi, Pemilihan  Teknik dan Penciptaan Tenaga Kerja
Pertentangan antara dua tujuan perencanaan  yang paling penting (yaitu pertumbuhan industri dan  perluasan kesempatan kerja secara cepat) cenderung  bersifat dilematis. Pengutamaan upaya untuk membantu pertumbuhan industri biasanya meningkatkan kadar kesulitan penciptaan lapangan kerja, dan demikian sebaliknya. Pertentangan  atau situasi dilematis(trade-off) semacam itu tidak akan timbul apabila kebijakan pemerintah lebih di arahkan pada upaya penyesuaian isyarat harga ini justru semakin jauh dari penilaian sosialnya secara implisit. Salah satu penyebabnya ternyata adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menaikkan tingkat upah sehingga jauh melebihi upah bayangan atau nilai kelangkaannya. Kebijakan itu sendiri bermacam-macam bentuknya; misalnya melakukan aturan upah minimum, penetapan gaji seseorang atas dasar jenjang pendidikan yang di peroleh, dan pemberian tingkat upah atau gaji yang lebih tinggi karena di dasarkan pada suatu skala atau standar gaji ”internasional” yang (dikebanyakan negara dunia ketiga)jauh lebih tinggi dari pada tingkat gaji rata-rata domestik. Kebijakan pemerintah lainnya yang juga lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif adalah aturan dipresiasi investasi dan pemberian keringanan-keringanan pajak, penetapan nilai tukar resmi yang melebihi nilai tukar yang sesungguhnya, pengenan tingkat proteksi efektif yang rendah, kuota dan pemberian kredit dengan suku bunga terlelu rendah, yang semua menunjukkan atau biaya sosial yang sesungguhnya .
3)      Ketimpangan dan Migrasi Desa-Kota
Bidang perbedaan pokok yang kedua antara penilaian pribadi dan sosial yang sampai sekarang ini ternyata dipeparah oleh kebijakan-kebijakan pemerintah negara-negara berkembang dan justru sering bertentangan dengan kepentingan sosial. Fenomena migrasi desa-kota dari waktu ke waktu semakin nampak dan memprihatinkan. Diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang jauh lebih menguntungkan pembangunan perkotaan, seperti semakin mencoloknya perbedaan tingkat pendapatan dan kesempatan ekonomi antara desa dan kota, turut mendorong migrasi penduduk secara besar-besaran.
4)      Masalah Kebutuhan Pendidikan dan Lapangan Kerja
Sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana sinya dan insentif ekonomi di beberapa negara berkembang justru telah memperbesar pilihan pribadi terhadap pendidikan yang sebenarnya sudah berlebihan, sehingga permintaan perorangan untuk memasuki sekolah dalam jenjang yang lebih tinggi semakin jauh melampaui manfaat potensial yang bisa diberikannya secara sosial. Kecenderungan untuk mendapat pekerjaan dengan upah tinggi yang masyarkat sekolah tertentu dan adanya kebijakan pemerintah di beberapa negara berkembang untuk mensubsidi biaya pemerintah perorangan, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti universitaa, membawa situasi dimana investasi sosial dalam pendidikan secara kuantitatif hampir tidak memberikan hasil yang setimpal apalagi jika hal itu dibandingkan dengan alternatif kesempatan investasi lainnya (misalnya dana yang digunakan unutk pendidikan dapat digunakan untuk mencipjtakan proyek-proyek produktif yang akan membuka lebih banyak lapangan kerja.
5)      Kesempatan Penyusunan Rencana dan Pelaksanaannya
Rencana-rencana yang ditetapkan pemerintah negara berkembang seringkali terlalu ambisius. Mereka mencoba untuk melaksanakan sekian banyak tujuan sekaligus, tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan tersebut bersaing atau bahkan saling bertentangan. Banyak pemerintah yang hebat dalam membuat rancangan, akan tetapi rincian kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tidak jelas.

BACA JUGA:

2.11.         PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Perencanaan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang dengan baik. Perencanaan pembangunan yang ada dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menjadi think tank dari konsep perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Bappenas di dalam prakteknya mempergunakan berbagai model untuk membuat rancangannya menjadi lebih sempurna daripada hanya menggunakan satu model tunggal.
Dalam perkembangannya, untuk memahami perencanaan pembangunan di Indonesia lebih fokus dapat dilakukan pada perencanaan jangka pendek, atau secara spesifik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Kunarjo, 2000, 138). Fungsi alokasi dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara Pemerintah dan swasta. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi. Fungsi stavilisasi adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Musgrave & Musgrave, 1989, 5-18).
Di Indonesia era Orde Baru sistem anggaran yang dipakai adalah sistem anggaran berimbang di mana diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran seimbang. Pada prakteknya keseimbangan tersebut sebenarnya bersifat “simbolik”, karena pada dasarnya yang terjadi adalah anggaran defisit di mana defisit ini ditutup melalui pinjaman luar negeri. Kebijakan ini tidak dirubah dalam pemerintahan reformasi Presiden Wahid. Sementara itu, pola penyajian di masa sebelum ini adalah pola “T”, atau yang identik dengan neraca, sementara pola terbaru mempergunakan pola “I” atau menjadikan sisi penerimaan (yang sebelumnya ada di sisi kiri) dan sisi pengeluaran (yang biasanya di  sisi kanan) berada dalam satu lajur yang sama.
Pada dasarnya prinsip penyusunan anggaran ini sudah baik dan memiliki pola baku yang standar. Namun, bukan berarti pola ini tertutup untuk penyempurnaan, karena di dalamnya terdapat satu bias dalam pemahaman pembangunan. Bahwa ada perbedaan antara “rutin” dan “pembangunan”, padahal keduanya dapat disamakan, bahkan dapat dikatakan berhimpitan. Misalnya “belanja barang” akan mendorong investasi di industri yang menyuplai kebutuhan belanja barang tersebut. Kedua, anggaran tersebut memadai untuk kondisi keuangan pemerintahan yang kuat, dukungan pemberi pinjaman luar negeri yang baik, dan pemerintahan yang terpusat.
Saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang mempertanyakan seluruh asumsi dasar yang menjadi pondasi dari penyusunan anggaran tersebut. Kondisi obyektif ini mendorong kita untuk mencoba merumuskan kembali model perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran yang lebih memadai.
2.12.    Alternatif
Indonesia dewasa ini memiliki empat kondisi obyektif. Pertama, pemerintah tidak punya uang. Kedua, pendapatan dalam negeri, khususnya melalui pajak, sulit untuk ditingkatkan karena masyarakat dan dunia usaha masih dililit kondisi krisis yang tidak kunjung selesai. Ketiga, para pemberi pinjaman dari luar negeri, khususnya IMF, mulai khawatir dengan kredibilitas Indonesia, khususnya dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali pinjaman pemerintah yang mencapai USD 80 miliar (atau plus utang swasta yang sebagian besar ditalangi pemerintah melalui BPPN sekitar USD 70 miliar), sementara itu dikabarkan sejumlah negara masuk menjadi nominasi utama untuk memperoleh bantuan, mengalahkan Indonesia. Keempat, penyelenggaraan pemerintahan sudah didesentralisasikan, sehingga baik pendapatan pemerintah dari daerah yang sebelumnya besar dan kini beralih ke daerah, juga karena tugas mengatasi masalah pembangunan, khususnya kemiskinan, diserahkan kepada daerah dengan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif per Januari 2001. Kondisi ini memungkinkan bagi pemerintah untuk merekonsepsualisasikan model perencanaan pembangunan dan model anggaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada.
Model perencanaan pembangunan yang lebih baik sebenarnya sudah banyak dikemukakan dalam berbagai wacana, namun belum mengkristal, yakni model pembangunan pemberdayaan, di mana dengan demikian tugas pemerintah tidak lagi “menggerakkan” namun “menstimulasikan” pembangunan. Kondisi keterbatasan kemampuan pemerintah dan kemajuan yang dialami oleh masyarakat umum lah yang mendorong dimajukannya konsep pemberdayaan tersebut.
Dalam konteks ini, maka anggaran pemerintah perlu mengalami penyesuaian dari sebuah anggaran yang bersifat “public (sector) driven” menjadi “private (sector) driven”. Karenanya susunan anggaran ditawakan sebagai berikut:
(1)     Bahwa konsepnya bisa berbentuk “T” atau “I” sepanjang terdapat dua hal pokok: pos penerimaan dan pos pengeluaran.
(2)     Ia bisa berbentuk “anggaran berimbang” atau “anggaran defisit’ sepanjang memiliki kelayakan secara anggaran dalam konteks kesinambungan pengelolaan pembangunan jangka panjang.
(3)     Pos penerimaan terdiri dari tiga hal pokok: pendapatan dari pajak, pendapatan dari bukan pajak (yakni HANYA laba BUMN dan hasil privatisasi BUMN yang menjadi hak pemerintah dan deviden BUMN yang menjadi hak pemerintah, karena Pertamina harus dijadikan BUMN yang sebagaimana BUMN lain dikelola oleh Undang-Undang No 1/1995 tentang perseroan), dan pinjaman luar negeri (termasuk hibah).
(4)     Pos pengeluaran terdiri dari empat item pokok: pertama, pos pengeluaran sektoral yang dikeluarkan untuk kegiatan sektor-sektor pembangunan. Pembagian sektor dapat diplih melalui: (a) Pemilahan sektoral yang pernah dibuat pada era Orde Baru, yakni 20 sektor pembangunan, yaitu Industri, Pertanian dan Kehutanan, Pengairan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi, Transportasi, Pertambangan & Energi, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pembangunan Nasional dan Transmigrasi, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd. Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera,  Perumahan dan Permukiman, Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hukum, Aparatur Negara, Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa, Keamanan dan Ketertiban, atau (b) Mengelompokkan lagi menjadi lima sektor strategis, yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (Daya Saing), pengembangan Ekonomi (Daya Hidup), pengembangan Kelembagaan (Daya Tahan), pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung (Daya Dukung), dan sektor pengembangan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan (Daya Kendali), atau bisa juga: (c) Dibagi secara sektoral yang dikelola oleh lembaga pemerintah departemen, dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat nasional. Pos ini berisi anggaran kerja untuk lingkup nasional, sehingga lebih kecil daripada sebelumnya, sebab anggaran untuk daerah tidak lagi berada pada pos pusat, melainkan pos anggaran di daerah.
(5)     Kedua, pos pengeluaran regional, yang berisi pos pengeluaran untuk propinsi dan pos pengeluaran untuk kabupaten dan kota. Ketiga, pos pengeluaran khusus yang berisi dua kegiatan, yaitu penanggulangan kemiskinan (harus dikembalikan atau dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan) dan bantuan khusus (yang dianggap sebagai karitas, misalnya berkenaan dengan masalah sosial, bencana alam, para veteran, dsb). Keempat, pos pengeluaran pembayaran pinjaman. Kelima, pos pengeluran belanja rutin.

BACA JUGA:


BACA KUMPULAN MATERI KULIAH LAINNYA
>>>>DISINI<<< dan >>>>DISINI<<<<

BAB III
PENUTUP

3.1.   Kesimpulan
Berangkat dari pembahasan kita di atas, maka perencanaan pembanguan adalah merupakan prosedur yang mutlak dilaksanakan dan saya dapat simpulkan bahwa secara umum perencanaan itu meliputi seluruh kegiatan dan usaha untuk menentukan apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan itu. hal ini dikarenakan masa depan yang sangat sulit diramalkan secara tepat karena keterbatasan piranti analisis dan kemampuan manusia. Masa depan itu penuh dengan ketidak pastian dan selalu bersifat dinamis. Dengan demikian perlu adanya rencana yang responsif dan fleksibel di samping itu, juga di era global dewasa ini yang penuh dengan persaingan yang ketat maka tidak dapat bekerja jika tidak ada perencanaan yang baik untuk mencapai hasil yang optimal.
Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di negara-negara yang sedang berkembang mengharuskan perencanaan yang baik dan fleksibel terutama dalam menghadapi era global ini. Perencanaan dipercayakan dapat memberikan nialai ekonomis dan sekurang-kurangnya meramalkan masa depan untuk memanfaatkan sumber-sunber yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah yang menyebabkan peranan perencanaan pembangunan sangat penting bagi suatu negara terlebih negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang di era globalisasi ini.

3.2. Saran
Dalam penyajian materi dalam makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari struktur penulisan maupun penyajian materinya. Karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita.

________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
________________________________________ 

DAFTAR PUSTAKA

P. Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi(edisi ke-5, cetakan 1&2), Jakarta: Bumi Aksara.
Kunarjo. 2000. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Jakarta, UI Press
Bryson, J. 1999. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta
Pustaka Pelajar.


Subscribe to: Post Comments (Atom)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel